HEBOH Petisi Batalkan Kartu Vaksin Kemenkes Itu Kan Bukan Beban

TRIBUNPEKANBARU.COM - Saat ini, kartu vaksin menjadi salah satu syarat administrasi.

Hal ini, kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari virus corona.

Hal ini Wiku sampaikan merespons munculnya petisi yang mendesak pemerintah membatalkan penggunaan kartu vaksin sebagai syarat administrasi untuk berbagai kegiatan.

"Penerapan syarat kartu vaksinasi semata-mata dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian karena mereka yang sudah divaksinasi memiliki perlindungan yang lebih dari penularan dibandingkan yang belum tervaksinasi," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/9/2021).

Terkait dengan munculnya sejumlah kendala dalam proses screening melalui aplikasi PeduliLindungi, kata Wiku, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem operasional aplikasi tersebut.

"Agar upaya perlindungan data sekaligus ketepatan dan keamanan data masyarakatnya dapat dicapai," ujarnya.

Sementara, Pelaksanaan Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu menyayangkan munculnya petisi batalkan kartu vaksinasi.

Baca juga: Teror Oknum Pinjol Menimpa Nafa Urbach: Emosi Meledak & Siap Melaporkan Pinjol

Baca juga: Ngakak,Sukses Jambret HP Tapi Motor Ditinggal,Dikejar Warga Lari Tunggang Langgang Terjun ke Sungai

"Saya kira kewenangan (pembatalan kartu vaksin) bukan ada di saya, tetapi kalau saya pribadi sangat disayangkan karena itu kan bukan beban," kata Maxi dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube FMB9ID, Selasa (7/9/2021).

Kendati demikian, Maxi mengatakan, protes masyarakat terkait kebijakan pemerintah tersebut adalah hal yang wajar.

Maxi mengaku bahwa pihaknya siap melakukan perbaikan apabila masyarakat menyampaikan protes terkait hambatan mendapatkan vaksin Covid-19 karena stok dosis vaksin kosong.